Solo – Hari ini, 26 Februari 2022 tepat satu tahun pasangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa memimpin jalannya Pemerintahan Kota Surakarta. Selama satu tahun ini ada beberapa catatan yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta.
Catatan ini berdasarkan dari janji kampanye yang disampaikan pada Pilkada di akhir tahun 2020 dengan membandingkan capaian yang diraih dalam satu tahun saat ini.
Ada beberapa capaian yang dinilai DPD PKS Surakarta sudah baik seperti. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo pada tahun 2021 sebesar 82,62 naik sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,21. Sesuai Data BPS Kota Surakarta, 2021.
PKS Kota Solo mengapresiasi pembangunan mercusuar Kota Solo seperti Pembangunan rel layang (elevated rail) di Simpang Joglo, pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Gilingan, Solo.
“DPD PKS Kota Surakarta juga memberikan beberapa poin catatan yang belum tercapai dari kepemimpinan Mas Wali,” kata Ketua DPD PKS Surakarta, Daryanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26-02-2022).
Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun 2020. Capaian PAD pada tahun 2020 sebesar 475 M dan saat ini capaian PAD pada tahun 2021 sebesar 408M. Padahal, kondisi pandemi sudah berangsur membaik dan mereda. Hal ini merujuk dari DJPK Kemenkeu per 22 Februari 2022.
“Di satu sisi penduduk miskin di Kota Surakarta meningkat dari Tahun 2020 sebesar 9,03% menjadi 9,4 % di Tahun 2021 atau 48.790 penduduk. Kondisi ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah,” tandasnya.
Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di tahun 2021 baru sekitar 7,60% dari luas wilayah Kota. Padahal target capaian RTH adalah sebesar 20%. Di satu sisi, kebijakan pelepasan tanah milik pemerintah kota terus terjadi dan menjadi tantangan bagi terwujudnya RTH publik di Kota Solo.
“Keempat, Gaya Kepemimpinan Mas Wali yang kurang ngemong, sehingga walikota seperti di menara gading. Komunikasi kurang baik dengan stakeholder terkait. Contohnya dalam penataan sentra IKM Gilingan dan gaya komunikasi yang intimidatif seperti meninggalkan mobil dinas di sekolah dan pemecatan secara langsung lurah Gajahan tanpa mekanisme yang bertahap,” tekannya.
Kelima, Masalah Ketertiban Administrasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Surakarta yang sudah diubah nomenklatur dengan Perwali Kota Surakarta baru. Namun, pembahasan APBD Tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur lama.
“Beberapa poin catatan ini seharusnya menjadi perhatian agar Pemerintahan Mas Wali Kota Solo ke depan lebih baik lagi. Terlebih Mas Wali mempunyai previlege sebagai putra Presiden RI. Semoga bisa mewujudkan janji lompatan yang pernah disampaikan saat masa kampanye dulu,” pungkasnya. (hrn)
