Sleman – Ratusan pelaku UMKM dari berbagai berbagai daerah mengikuti sosialisasi standardisasi produk bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang digelar Anggota DPR RI Komisi VII dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kaisar Abu Hanifah, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya standardisasi untuk menjaga kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing di tengah persaingan dengan barang impor.
Hadir membuka acara Kaisar menilai, membanjirnya produk impor menjadi persoalan serius yang perlu diantisipasi melalui kebijakan perlindungan dan penguatan industri dalam negeri. Tanpa langkah konkret, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil berpotensi semakin tertekan.
“Salah satu keprihatinan nasional kita adalah soal membanjirnya produk impor. Kalau tidak kita antisipasi, baik melalui regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya, itu pasti akan membunuh UMKM ataupun industri kecil di tengah kita,” ujar Kaisar.
Menurut dia, mendorong masyarakat membeli produk lokal saja tidak cukup. Pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan agar mampu menghasilkan produk berkualitas, memenuhi standar yang berlaku, dan bersaing di pasar.
Karena itu, standardisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Penerapan standar yang sesuai juga diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri.
“Standardisasi terhadap produk ini diharapkan bisa memberikan rasa aman, meningkatkan daya saing, dan melindungi produk dalam negeri,” katanya.
Dalam sosialisasi tersebut, 160 peserta dari berbagai latar belakang mendapat pembekalan mengenai kesesuaian dan standardisasi produk. Mereka berasal dari kalangan pelaku UMKM, penyedia jasa seperti pengemudi ojek daring, penyedia layanan pendidikan, hingga pelaku usaha dari lingkungan pesantren.
Kaisar menilai, pemahaman mengenai standardisasi perlu diperluas karena penerapannya tidak hanya menyangkut industri besar. Pelaku usaha kecil juga perlu mengetahui standar yang relevan dengan produk maupun jasa yang mereka tawarkan.
Selain standardisasi, Kaisar menyoroti persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, termasuk produsen pakaian di kawasan Melangi. Keluhan para pelaku usaha tersebut, menurut dia, perlu ditindaklanjuti dengan dukungan yang sesuai kebutuhan.
Upaya itu dapat mencakup perbaikan regulasi, peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, hingga perluasan promosi.
“Kita akan coba cari langkah untuk bisa membantu mereka, baik dari sisi regulasi ataupun kebijakan, peningkatan skill, akses pembiayaan, maupun dari sisi promosinya,” kata Kaisar.
Untuk mendukung penguatan UMKM, Kaisar menyebut perlunya koordinasi dengan sejumlah mitra kerja, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, serta sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. BSN juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan standardisasi.
Melalui sosialisasi dan koordinasi tersebut, penguatan UMKM diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas produk, tetapi juga menjawab persoalan permodalan, keterampilan, dan akses pasar. Dengan dukungan yang lebih konkret, pelaku usaha dalam negeri diharapkan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan produk impor.
