Karanganyar – Kilas balik 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Juliatmono – Rober Christanto, tak hanya datang dari Partai Golkar. Unsur Pimpinan DPRD Karanganyar juga memberikan catatan khusus terhadap kinerja dan capaian selama 3 tahun memimpin Bumi Intanpari.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo menilai penataan birokrasi sejak awal kepemimpinan Yuliatmono – Rober sangat lamban. Kondisi itu menyebabkan kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan strategis juga berdampak. Selain itu, ada beberapa penataan OPD yang tidak sesuai dengan keahliannya.
“Saya lihat dipenataan birokrasi, beberapa sudah sesuai bagus, namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan keahlian. Sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal. Contohnya di Dinas Kesehatan, baik ditingkat Dinas maupun sampai Puskesmas. Ketidak sesuai keahlian ini menjadi gagap karena kapasistasnya tidak mampu. Apalagi ada pandemic banyak yang kacau. Untungnya covid di Karanganyar tidak meledak,” ujar politisi PKS saat ditemui, Kamis, (16/12/2021).
Menurut Rohadi, penataan OPD dari awal sangat lambat dengan indikasi banyaknya PLt. Sehingga pekerjaan yang strategis tidak berjalan dengan maksimal. Kondisi ini mempengaruhi capaian visi misi. Meskipun faktor pandemi berpengaruh, sehingga pertembuhan ekonomi menjadi minus dan tingkat pengangguran semakin tinggi.
“Sektor Pendidikan juga berpengaruh meski ini terjadi secara nasional. Naun 2 tahun tidak PTN ini berdampak luar biasa terhadap siswa. Tapi ini dampak nasional,” jelasnya.
Sektor Infrastruktur yang menjadi visi misi pertama pemerintahan Yuliatmono – Rober justru mengalami kemunduran. Selama 3 tahun sektor infratruktur hampir sama sekali tidak tersentuh. Hal ini tidak sebagai dampak pansemi covid, karena pada dasarnya anggaran untuk pebangunan infrstruktur melalui APBD juga tersedia.
“Ini bukan karena pandemi, karena ini merupakan prioritas Bupati Karanganyar. Selama 3 tahun ini anggaran sebenarnya ada untuk pembangunan infrastruktur. Hanya saja bupati memilih untuk membangun gedung atau monument yang sebenarnya tidak mendesak,” tandas Rohadi.
Dampaknya, infrastruktur khususnya jalan di Karanganyar banyak yang rusak. Sedangkan harapan di 2022 mampu melaksanakan pembangunan infratruktur secara menyeluruh, masih terganjal oleh anggaran yang sangat terbatas.
“Di DPU, presentase jalan yang rusak semakin banyak dibanding tahun sebelumnya. Ini saya kira kegagalan di sektor infrastruktur. Sedangkan di 2022 anggaranya juga sangat terbatas. Jadi sulit untuk bisa menuntaskan. Kesempatan hanya pada 2023 atau tahun terakhir,” ulasnya.
“Capaian dana infrstruktur daerah yang meliputi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari pusat dan propinsi semakin tahun juga menurun. Sehingga penilaian dari Kementerian juga menurun,” imbuhnya.
Hal yang menjadi sorotan selama 3 tahun kepemimpinan Yuliatmono – Rober adalah banyaknya THL (tenaga harian lepas) sehingga membebani anggaran. Hal ini seperti yang terjadi di Satpol PP yang menambah personil THL , sehingga over load. Banyaknya THL ini justru banyak yang menganggur hingga harus didistribusikan di tingkat kecamatan-kecamatan.
“Padahal di kecamatan sebenarnya tidak begitu membutuhkan. Demikian juga di RSUD dan Puskesmas serta BKD juga mengalami penambahan yang siginifikan. Tentu ini menjadi catatan tersendiri dari pengelolaan sumber daya manusia,” ulas dia.
Pemkab Karanganyar unuk PNS memang mengalami pengurangan karena memasuki masa paripurna tugas. Namun untuk pengisian juga harus mempertibangkan dengan kebutuhan. Yang penting menurut Rohadi adalah pengisian untuk bagian-bagian pelayanan masyarakat.
Di sektor guru SD yang sebenarnya mengalami kekurangan justru tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Selama ini Guru Wiyata Bhakti juga sangat terbatas, terlebih dari gajinya juga sangat kecil. Jika Pemkab meiliki kemapuan untuk menambah THL, lebih dibutuhkan di sektor pendidikan.
“Demikian juga perhatian Pemkab terhadap Ilmu Teknologi (IT) di Karanganyar yang memang kurang, karena anggaran untuk IT sangat kecil. Hal ini tak bisa lepas dari peribadi bupati sendiri yang tidak familiar dengan IT. Karena kurang begitu paham dengan teknologi, sehingga perhatian juga menjadi berkurang. Misalnya, untuk produk UMKM. Pemerintah hingga saat ini belum menyediakan satu wadah untuk bisa memasarkan produk secara online, atau e-commerce, ” imbuhnya.
“Dan yang terakhir adalah hubungan bupati dan wakil bupati tidak saling sinergi. Karena sinergisitas antar bupati dan wakil bupati untuk saling melengkapi sangat penting. Dan saya rasa hal ini tidak saya lihat,” ungkap Rohadi.
Refleksi 3 tahun kepemimpinan Yuliatmono – Rober Christanto juga disoroti Wakil Ketua DPRD, Toni Hatoko. Politisi PKB ini menilai Pariwisata yang menjadi ikon Karanganyar, justru tidak tergarap dengan maksimal. Sementara antusias masyarakat akan wisata di Karanganyar sangat besar.
“Karanganyar sebagai Bumi Intanpari, yakni pertanian dan pariwisata justru tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Potensi antusias besar masyarakat tidak diimbangi dengan pembangunan dan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata,” tambah Toni.
Selain itu potensi Wisata di Karanganyar selama ini juga tidak diimbangi dengan pembinaan sumber daya manusia. Ditegaskan Toni, Pemerintah tidak boleh ambil diam, karena ada sisi yang tidak baik di sektor Pariwisata. Yakni dengan banyaknya status hutan yang dijadikan objek wisata yang dikelola oleh pihak ketiga.
“Itu kalau dibiarin terus menerus imbasnya kalau hujan bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Saya kira masyarakat Tawangmangu sudah merasakan hal itu, “ ucapnya.
Sektor pertanian juga tak luput dari perhatiannya. Karanganyar yang memiliki potensi pertanian yang luar biasa, baik pangan, holtikulturan dan perkebunan, namun juga belum maksimal.
“Kalau di sektor pangan, beras misalnya saya ok. Tapi disektor perkebunan belum ok, dan potensi di situ besar, holtikultural juga besar, demikian juga untuk empon-empon juga potensinya besar. Namun sayang potensi besar ini tidak mampu dimaksimalkan,” imbuhnya.
Mantan Ketua Komisi B DPRD Karanganyar itu menilai koordinasi lintas sektoral antar OPD serta yang melibatkan antar daerah cenderung lambat. Misalnya dalam penanganan jalan rusak yang ada di perbatasan di ruas Jambangan dengan Sragen, serta jalan perbatasan dengan Wonogiri juga rusak parah.
“Saya kira ini perlu koordinasi lintas daerah yang cepat. Sehingga infratruktur bisa cepat diselesaikan,” beber dia.
Di bidang kesehatan, APBD tidak bisa mencover kesehatan yang sudah menjadi kebutuhan primer karena tidak ada peningkatan yang signifikan. Apalagi di 2022 ini ada sekitar 68 ribu BPJS yang dinonaktifkan, serta anggaranya yang juga tidak bertambah.
Di sektor pendidikan dan budaya, menurut Toni hingga saat ini belum mampu menjadi ikon yang dapat dibanggakan. Meskipun Karanganyar sudah memiliki symbol atau tagline sebagai life center of Nusantara.
“Tapi secara budaya belum tergambarkan di situ. Dewan kesenian kita, saya lihat juga tidak bisa jalan. Apalagi sekarang membangun gedung teater, ini harus memiliki visi misi budaya yang jelas, karena jika hanya membangun saja gedung Teater, ya hanya akan menjadi gedung saja. Saya berharap 2 tahun tersesa kemimpinan bupati dan wakil bupati ke depan dapat diselesaikan. Terutama sektor mendasar bagi masyarakat dan ikon-ikon yang menjadi keunggulan Karanganyar,” pungkasnya. (hrn)
