Titiek Soeharto Tekankan Sinergi dan Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Kehutanan

0

Sleman — Anggota Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar di Minizoo Jogja Exotarium, Sendangadi, Sleman, bersama Kementerian Kehutanan.

Dalam sambutannya, Titiek menyatakan bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri dan harus mengedepankan pendekatan partisipatif serta kolaboratif. “Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan membutuhkan sinergi semua pihak. Masyarakat adalah pilar utama yang harus dilibatkan secara aktif,” ujar Titiek.

Ia menekankan bahwa pendekatan preventif harus lebih diutamakan dibandingkan penindakan. Menurutnya, penegakan hukum yang efektif bukan hanya soal menghukum, tetapi juga menyangkut upaya pencegahan, perbaikan, dan penyadaran.

Lebih lanjut, Titiek menyoroti peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga ekosistem, ketahanan pangan, dan iklim nasional. DPR melalui Komisi IV, katanya, saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Kehutanan yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pengelolaan hutan, memberikan pengakuan serta pemberdayaan masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana kehutanan.

“Ancaman terhadap hutan masih nyata, mulai dari pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Karena itu, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Mereka bukan hanya pendukung administratif, tapi mitra aktif dalam pelestarian hutan,” jelasnya.

Titiek juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berprinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis, serta melibatkan rakyat sebagai bagian dari semangat bela negara.

Dalam konteks lokal, Titiek menilai peran serta masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan baik melalui pengelolaan hutan adat, konservasi berbasis komunitas, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan.

“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat. Saya akan terus memperjuangkan agar program perlindungan lingkungan dan konservasi bisa berjalan efektif dan berpihak pada kelestarian serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Titiek.

Kegiatan bimtek ini diharapkan menjadi forum penguatan kapasitas, pertukaran ide, dan konsolidasi langkah konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup menuju Indonesia yang hijau, lestari, dan berdaulat atas sumber daya alamnya.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here