Karanganyar – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karanganyar hari ini resmi diluncurkan. Meski batal diresmikan Menpan RB Tjahjo Kumolo, Gedung megah yang menelan anggaran milliaran rupiah itu akhirnya diresmikan oleh Deputi Menpan RB Layanan Publik.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan, MPP mewadahi 23 instansi dengan 197 layanan publik yang ada di Karanganyar.
Guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan pelayanan publik, pihaknya rutin menggelar diklat dan pelatihan bagi petugas pelayanan publik. Selain itu, untuk mewadahi keluhan, masyarakat bisa menghubungi call center MPP. “Selain itu, masyarakat yang ingin komplain bisa langsung dengan bupati,” ujar Timotius, Rabu (16/03/2022).
Sementara dibalik gedung MPP yang diresmikan hari ini, menelan anggaran yang cukup banyak. Timotius menjelaskan, untuk membangun gedung MPP, telah menelan anggaran sebesar Rp 3,8 milliar. Sementara untuk interior, termasuk peralatan, pembangunan halaman dan pagar mendapat suntikan anggaran sebesar Rp 1,5 milliar.
”Kita ingin meningkatkan pelayanan, termasuk penambangan gedung MPP yang ada di selatan gedung yang saat ini diresmikan. Tapi kita lihat dianggaran nanti,” paparnya.
Anggaran pembangunan gedung MPP dengan nilai total Rp 5,3 milliar ini masuk APBD 2021 kemarin. Hanya saja, anggaran tambahan Rp 1,5 milliar ini masuk di APBD Perubahan 2021. Anggaran 1,5 milliar ini meliputi interior gedung MPP, halaman dan pagar. Hanya saja saat dimintai informasi CV mana yang mengerjakan, Timotius tidak bisa menyebutkan satu persatu.
“Vendornya kan tidak hanya satu. Untuk yang tambahan ini vendornya banyak sekali, kalau kita pasang banyak sekali. Beda kalau fisik hanya satu,” jawab dia.
Pihaknya meminta untuk tidak mempersoalkan anggaran pembangunan MPP, karena sudah dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan hasilnya untuk memberikan pelayanan terbaik.
”Saya kira kita sudah optimal, dikerjakan dengan maksimal dan outputnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” imbuhnya.
Sayangnya, anggaran tahun 2021 Perubahan ini, dalam pantauan dilokasi ada beberapa proyek yang pengerjaanya sampai awal 2022 dan bahkan sampai jelang peresmian MPP.
Sementara itu, dalam peresmian ini, Deputi Menpan Bidang Informasi Publik DR. Diah Natalisa menegaskan, ada 2 target yang harus dipenuhi setelah diluncurkan MPP. Yakni, meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan publik serta meningkatnya investasi yang masuk di Karanganyar.
”Satu hal yang harus diingat dengan adanya MPP ini, yakni before dan after. Bagaimana sebelum dan sesudah ada MPP. Sebab, sejak diresmikan MPP harus memenuhi dua target. Satu meningkatkan kepuasan masyarakat dan nomor dua meningkatnya investor di Karanganyar,” papar Debuti.
Deputi Menpan Bidang Informasi Publik menambahkan, peresmian MPP Karanganyar menjadi ke 53 se Indonesia dan ke 10 di Jawa Tengah. Diharapkan, MPP ini menjadi iklim positif bagi investasi di Karanganyar. (hr)
