YOGYAKARTA – Dunia telah memasuki era Geopolitik 5.0, sebuah babak baru di mana kekuatan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh persenjataan atau luas wilayah, tetapi juga oleh kemampuan menguasai ruang siber dan membangun konektivitas global. Di tengah perubahan itu, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi kekuatan strategis dunia, asalkan mampu menjaga keseimbangan politik luar negeri dan memperkuat kualitas sumber daya manusianya.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat intelijen sekaligus pakar geopolitik Universitas Indonesia (UI), Dr. Stepi Anriani, dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Tantangan Geopolitik dan Peluang Masa Depan Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Pendidikan” yang digelar di Auditorium Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Selasa (14/7/2026).
Menurut Stepi, wajah peperangan modern telah berubah. Serangan pertama dalam konflik tidak lagi selalu diarahkan ke pangkalan militer, melainkan ke sistem digital yang menjadi tulang punggung sebuah negara.
“Ketika Rusia menyerang Ukraina, salah satu sasaran awalnya adalah jaringan internet. Itulah gambaran bahwa geopolitik hari ini berada pada era 5.0 dengan cyber power sebagai garda terdepan,” ujarnya di hadapan ratusan peserta yang didominasi mahasiswa.
Selain kekuatan siber, Stepi menjelaskan bahwa geopolitik saat ini juga ditandai oleh konflik konektivitas. Dalam konteks tersebut, sebuah negara tidak lagi dinilai hanya dari ukuran wilayah atau kekuatan militernya, tetapi juga dari jaringan aliansi dan kekuatan besar yang berada di belakangnya.
Ia kemudian mengulas dua mazhab utama dalam keamanan nasional, yakni realisme dan liberalisme. Menurutnya, realisme yang berkembang sejak 1648 menempatkan negara sebagai kepentingan utama sehingga berbagai langkah dapat ditempuh demi menjaga keamanan nasional. Sebaliknya, liberalisme yang berkembang pasca Revolusi Prancis lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi.
“Dalam mazhab liberalisme, kesalahan sebesar apa pun tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Karena itu sering kali ketika terjadi demonstrasi, aparat dan kelompok masyarakat sipil memiliki cara pandang yang berbeda,” jelas Direktur Eksekutif INSS tersebut.
Meski demikian, Stepi menilai pendekatan terbaik adalah menggabungkan keunggulan kedua paradigma tersebut. Ancaman nyata terhadap negara seperti terorisme dan separatisme memang harus ditindak tegas, namun kritik, perbedaan pendapat, maupun aksi demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.
“Kalau hanya berbeda pendapat, menyampaikan kritik atau demonstrasi, itu tidak boleh dikontra. Harus didengarkan. Sisi humanis dari liberalisme tetap harus ada,” tegasnya.
Berbicara mengenai posisi Indonesia, Stepi menilai negara-negara besar kini tengah mencermati arah kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya rivalitas global. Menurutnya, posisi Indonesia semakin diperhitungkan karena memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat serta letak geografis yang sangat strategis.
“Indonesia sekarang menjadi negara yang dicari arahnya dalam percaturan global. Secara ekonomi saya melihat Indonesia terus tumbuh dan fundamentalnya masih kuat,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan semata persoalan geopolitik, melainkan geo-ekonomi, yakni persaingan pengaruh melalui jalur perdagangan, investasi, teknologi, hingga rantai pasok global.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Stepi menekankan pentingnya memperkuat tiga aspek utama, yaitu literasi digital, pendidikan politik, dan komunikasi publik agar masyarakat Indonesia mampu menghadapi berbagai bentuk disinformasi, propaganda, maupun dinamika politik global yang semakin kompleks.
Seminar kebangsaan tersebut juga menghadirkan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Zuly Qodir, serta Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah UPY, Dr. M. Iqbal Birsyada, yang membahas tantangan kebangsaan dari perspektif sejarah dan pendidikan.
