Pemerintah, DPR, dan Akademisi Soroti Keterbukaan Informasi, Partisipasi Publik Dinilai Belum Optimal

0

Yogyakarta – Keterbukaan informasi publik dinilai masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan nasional. Meski pemerintah dan DPR telah menyediakan berbagai kanal digital untuk menampung aspirasi masyarakat, akses terhadap informasi resmi dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dinilai belum berjalan optimal.

Persoalan tersebut mengemuka dalam forum Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 di Gedung Seminar Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (20/11/2026). Forum yang melibatkan pemerintah, DPR, akademisi, Kedutaan Besar Inggris, dan organisasi masyarakat sipil itu membahas tantangan keterbukaan informasi sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Pengurus Harian Sekretariat OGI, Maharani Putri S. W., mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari sembilan negara pelopor Open Government Partnership (OGP) sejak 2011. Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui transparansi dan partisipasi publik.

Salah satu bentuk keterbukaan yang telah dikembangkan yakni platform opentender.net, yang memungkinkan masyarakat memantau proyek pengadaan pemerintah serta mengidentifikasi proyek yang berpotensi bermasalah maupun yang berjalan baik.

“Kita ingin memangkas jarak antara pemerintah dan warga sipil. Masyarakat kini bisa ikut memantau proyek pengadaan pemerintah melalui platform opentender.net untuk melihat mana proyek yang rawan korupsi dan mana yang berjalan baik,” ujar Maharani.

Dukungan terhadap keterbukaan juga disampaikan Political Counsellor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Sam Perkins. Ia menyebut kerja sama Indonesia dan Inggris dalam mendorong partisipasi masyarakat sipil terus berlanjut melalui New Strategic Partnership yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer tahun ini.

Sementara dari sisi legislatif, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) sekaligus anggota Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo, memaparkan pengembangan Sistem Partisipasi Informasi Legislasi (SIMASLEG) pada 2026.

Platform tersebut disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum rancangan undang-undang (RUU) dibahas di komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Dengan mekanisme itu, masyarakat diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan masukan dalam proses legislasi.

Akses informasi resmi masih menjadi persoalan

Meski berbagai platform telah tersedia, keterbukaan informasi dinilai belum sepenuhnya berjalan substantif. Perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Desiana Samosir, menyoroti kesulitan masyarakat sipil memperoleh dokumen resmi dan terbaru ketika mengawal proses legislasi.

Menurutnya, perubahan dokumen yang tidak disertai publikasi resmi dan konsisten dapat menghambat kerja advokasi serta membuat masukan masyarakat tidak tepat sasaran.

“Dalam konteks RUU, banyak informasi beredar tetapi bukan dari sumber resmi. Ketika kami sedang menyusun analisis, tiba-tiba muncul dokumen versi baru. Hal ini membuat masukan yang kami berikan ke pemerintah menjadi tidak akurat,” tegas Desiana.

Kondisi tersebut turut tercermin dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia yang berada di angka 66,43. Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, menyebut seluruh dimensi keterbukaan informasi mengalami penurunan dalam periode 2021–2025.

“Jika dibandingkan dari 2021 hingga 2025, seluruh dimensi keterbukaan informasi publik mengalami penurunan. Penyebab utamanya adalah temuan bahwa warga masih kesulitan mengakses informasi terkini,” ungkap Nuzula.

EDO dorong keterbukaan yang melibatkan warga

Dalam forum tersebut, Departemen Politik dan Pemerintahan UGM melalui PolGov bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) turut memperkenalkan kerangka Environmental Democracy Observation (EDO). Instrumen ini telah digunakan sejak 2024 untuk memantau tata kelola informasi lingkungan di tujuh negara Asia Tenggara.

Peneliti EDO-COP, Dr. Indah Surya Wardhani, menjelaskan keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan yang partisipatif perlu didukung dua sisi, yakni kapasitas pemerintah menyediakan informasi dan kemampuan masyarakat memanfaatkan informasi tersebut untuk terlibat dalam proses kebijakan.

“Sisi permintaan mencerminkan kapasitas pemerintah menyediakan regulasi dan kanal formal yang terhubung dengan inisiatif warga. Sementara sisi penawaran merujuk pada kapasitas advokasi masyarakat sipil dalam mengolah informasi serta terlibat aktif dalam dialog publik,” papar Indah.

Diskusi yang dimoderatori Koordinator Program EDO-COP, Dr. Abdul Gaffar Karim, menghasilkan tujuh poin rencana aksi untuk memperkuat keterbukaan informasi.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan keterlacakan aspirasi publik, penggunaan kerangka EDO dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI ke-8, perbaikan sistem SIMASLEG, percepatan publikasi risalah rapat DPR, hingga pengintegrasian hasil forum ke dalam diagnosis Indeks Demokrasi.

Selain itu, para peserta mendorong uji keterpakaian informasi oleh organisasi masyarakat sipil dan kelompok terdampak, serta penguatan kolaborasi lintas sektor tanpa membentuk lembaga baru.

Bappenas diharapkan berperan menghubungkan agenda perencanaan, DPR menyerap aspirasi masyarakat, sementara akademisi dan organisasi masyarakat sipil memperkuat kajian kebijakan berdasarkan pengalaman warga.

Forum ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan platform atau mempublikasikan dokumen. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang akurat, terkini, mudah diakses, serta memiliki ruang untuk memastikan aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here