Sleman- Sejumlah kiai, pengasuh pesantren, akademisi, serta tokoh perempuan dan pemuda Nahdlatul Ulama menyerukan penguatan marwah kepemimpinan ulama, tata kelola organisasi, dan peran jamaah NU.
Seruan itu disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tegalsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (19/9/2026).
Pertemuan tersebut diisi istighasah, salat hajat, munajat, dan halaqah yang membahas masa depan NU. Kegiatan berlangsung di bawah asuhan KH Asyhari Abdullah Tamrin.
Istighasah dan salat hajat dipimpin Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, M.A., sedangkan halaqah dipandu Kiai Nur Khalik Ridwan.
Para peserta menekankan pentingnya kepemimpinan ulama yang berlandaskan akhlak, amanah, keadilan, musyawarah, dan kemandirian jam’iyah.
Forum juga membahas dinamika Muktamar ke-35 NU di Jombang, terutama proses pemilihan kepemimpinan.
Soroti dugaan pengondisian
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan pengondisian dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.
Mereka juga menyebut adanya informasi mengenai pemberian dalam jumlah besar kepada sejumlah pihak dan kabar yang belum terkonfirmasi mengenai kemungkinan pengembalian pemberian oleh salah satu penerima.
Namun, forum menegaskan informasi tersebut belum terverifikasi secara independen dan tidak disampaikan sebagai fakta yang telah terbukti.
Informasi tersebut juga tidak dikaitkan dengan pihak tertentu.
Jika diperlukan, forum mendorong agar persoalan tersebut diklarifikasi melalui mekanisme yang terbuka, proporsional, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung praduga tak bersalah serta memberikan hak kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan.
Minta Miftachul Akhyar Dimohon mundur
Sebagai aspirasi untuk menjaga martabat kepemimpinan ulama, forum memohon agar KH Miftachul Akhyar mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan Rais Aam PBNU.
Forum menyebut KH Nurul Huda Jazuli sebagai salah satu ulama sepuh yang dipandang memiliki keteladanan dan kapasitas keilmuan.
Forum menegaskan pandangan tersebut merupakan aspirasi peserta pertemuan.
Secara organisatoris, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU masa khidmah 2026-2031 melalui musyawarah sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Forum menyatakan menghormati mekanisme tersebut dan mendorong setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog, tabayun, serta prosedur organisasi yang berlaku.
Perkuat NU dari tingkat ranting
Pertemuan tersebut juga menyerukan penguatan NU hingga tingkat akar rumput.
Ranting NU disebut sebagai salah satu kekuatan utama jam’iyah. Karena itu, warga dan pengurus di tingkat bawah diajak menghidupkan kembali amaliah, istighasah, dan tradisi jamaah.
Forum juga mengajak warga Nahdliyin memperkuat ikhtiar spiritual melalui munajat setelah salat maktubah dengan membaca Al-Fatihah satu kali, Al-Ikhlas tiga kali, dan Al-Fil tiga kali.
Munajat tersebut diniatkan untuk memohon kebaikan bagi NU dan bangsa Indonesia serta perlindungan dari niat buruk dan tindakan yang merusak.
Forum menegaskan seruan tersebut bukan ajakan untuk memecah NU.
Sebaliknya, seruan tersebut diarahkan untuk menjaga keutuhan jam’iyah, memperkuat akhlak kepemimpinan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat pesantren dan ranting sebagai basis organisasi.
Seluruh pihak juga diajak mengedepankan persaudaraan, saling menghormati, tabayun, musyawarah, dan penyelesaian secara damai.
NU diminta ikut mengawal cita-cita kemerdekaan
Dalam pertemuan tersebut, Prof Asep Sjaifudian Halim, Ketua Umum PP Persatuan Guru NU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, berharap Indonesia yang maju, adil, dan makmur segera terwujud.
Menurutnya, cita-cita tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sekaligus Nahdlatul Ulama.
Ia mengatakan sejak awal NU didirikan untuk ikut memperjuangkan Indonesia merdeka dan mengawalnya dengan paham Ahlussunnah Wal Jamaah, persatuan, kesatuan, serta sikap inklusif.
“Kita hanya berharap agar Indonesia yang maju adil dan makmur segera terus terproses menjadi sebuah kenyataan. Dan ini menjadi kewajiban kepada pemerintah kita dan sekaligus kepada Nahdlatul Ulama karena Nahdatul Ulama itu dulu didirikannya untuk Indonesia merdeka dan untuk mengawalnya dengan paham Ahlussunnah Wal Jamaah paham persatuan paham kesatuan paham inklusi yang mau berkomunikasi dengan siapapun,” katanya.
Ia menilai perjuangan tersebut tidak berhenti setelah Indonesia merdeka. Cita-cita kemerdekaan, terutama kesejahteraan dan keadilan, masih perlu terus diwujudkan.
“Tentu setelah Indonesia merdeka, perjuangan harus berkelanjutan dengan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Dan ini yang di tunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia utamanya mereka yang masih belum sejahtera hidupnya. Mereka menunggu-nunggu kabar kesejahteraan itu akan terwujud dan kapan pula keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh mereka”, ujarnya.
